korupsi
TPT Desa Mulyoagung Disorot, Kualitas Bangunan Dipertanyakan
Tuban, kabarpos.id – Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, yang merupakan realisasi APBDes 2025 dari Dana Desa (DD), menuai kekhawatiran masyarakat. Banyak warga menilai kualitas material dan pengerjaan proyek tidak sesuai spesifikasi teknis. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan, pengerjaan TPT terkesan seenaknya, terutama penggunaan batu berkualitas rendah […]
Produksi Dimsum Tanpa Izin, Warga Randupadangan Resah Dan Siap Nutup Jika Terus Beroperasi
Gresik, kabarpos.id – Keberanian sebuah usaha kuliner bernama Neta Dimsum patut dipertanyakan. Tanpa mengantongi izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maupun ijin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).Usaha tersebut justru bebas beroperasi dan menjual makanan ke masyarakat di wilayah Randu Padangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Ironisnya, meski diduga kuat melanggar aturan keamanan pangan, usaha […]
Diduga Mark Up, Pengadaan Dua Unit Tossa Randupadangan Mencapai Ratusan Juta
Gresik,kabarpos.id – Tahun 2025, puluhan desa mendapatkan bantuan keuangan khusus dari pemerintah Kabupaten Gresik untuk pembangunan sarana prasarana persampahan (TPS 3R) yang dibawah naungan DLH (Dinas lingkungan hidup) Kabupaten Gresik dengan pagu total Rp.9.125.000.000. Anggaran sebesar itu dibagikan kepada puluhan desa di Kabupaten Gresik dengan jumlah yang variatif. Namun peruntukannya sama, yaitu untuk penanggulangan […]
Proyek Rigid Beton Desa Bogo Disorot: Dugaan Kelemahan Pengendalian Mutu Urukan Perlu Diwaspadai
Bojonegoro –kabarpos.id – Proyek pembangunan jalan rigid beton di Desa Bogo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, senilai Rp 2.793.066.804 dengan panjang 1.150 meter dan lebar 4 meter, bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2025, kini menjadi perhatian karena adanya indikasi lemahnya pengendalian mutu pada material urukan. Dalam praktik konstruksi, setiap lapis urukan […]
Dugaan Pungli Di Sekolah Nganjuk Merajalela, APH Sekaligus Cabang Dinas Pendidikan Seolah Tutup Mata
NGANJUK – Praktik pungutan liar diduga terjadi di sejumlah sekolah SMA/SMK Negeri di wilayah kabupaten Nganjuk. Wali murid baru diwajibkan membeli seragam hingga jutaan rupiah tanpa perincian tertulis, tanda terima sah, maupun dasar hukum yang jelas. Selain itu, peserta didik juga dibebani uang gedung dan biaya tambahan lainnya pada saat daftar ulang, seluruhnya dilakukan […]