Dr. Budi Sulistyo, S.Pd., M.Si., Kepala Cabang Dinas Pendidikan Lamongan Diduga Enggan Koordinasi, Aduan Sekolah Tak Ditanggapi
1 min read

Dr. Budi Sulistyo, S.Pd., M.Si., Kepala Cabang Dinas Pendidikan Lamongan Diduga Enggan Koordinasi, Aduan Sekolah Tak Ditanggapi

Lamongan,kabarpos.id – Sikap Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Lamongan, Dr. Budi Sulistyo, S.Pd., M.Si.. menjadi sorotan setelah diduga menolak melakukan koordinasi pada hari libur dengan alasan memiliki banyak kegiatan keluarga.
Padahal, menurut sejumlah pihak, koordinasi yang dimaksud hanya membutuhkan waktu singkat, sekitar 5 hingga 10 menit, dan dinilai penting untuk menindaklanjuti persoalan di lingkungan sekolah.
“Koordinasi ini sifatnya penting dan tidak memakan waktu lama. Tapi justru ditolak dengan alasan hari libur,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.minggu (05/04/2026).
Tak hanya itu, sikap tertutup juga ditunjukkan ketika sejumlah aduan terkait sekolah tingkat SMA dan SMK di wilayah Kabupaten Lamongan. Hingga kini, yang bersangkutan dilaporkan belum memberikan tanggapan atau klarifikasi atas berbagai laporan tersebut.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat dan pemerhati pendidikan. Pasalnya, aduan yang masuk disebut-sebut berkaitan dengan dugaan persoalan serius di sejumlah sekolah, yang seharusnya mendapat perhatian dan penanganan cepat dari pihak terkait.
Beberapa pihak bahkan menduga sikap enggan berkomentar tersebut berpotensi mengarah pada upaya menutup-nutupi adanya dugaan penyimpangan di lingkungan sekolah wilayah Lamongan.
“Kalau memang tidak ada masalah, seharusnya bisa terbuka dan memberikan klarifikasi. Diamnya pejabat justru menimbulkan kecurigaan publik,” tambah sumber tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Lamongan terkait penolakan koordinasi maupun aduan yang beredar di kalangan sekolah SMA dan SMK.
Masyarakat berharap instansi terkait, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dapat segera melakukan evaluasi dan memastikan adanya transparansi dalam pengelolaan pendidikan di wilayah Lamongan.(Bersambung/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *