GRESIK , Peristiwa penerimaan CPNS dengan SK Palsu dikalangan pemerintah kabupaten Gresik yang sudah ditetapkan oknum (A) sebagai tersangka,saat ini kasus tersebut menyeret nama Kepala Desa Turirejo Kecamatan Kedamean.
Informasi yang dihimpun menyebut persoalan itu berkaitan dengan anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2025 yang dialokasikan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Turirejo.
Di tengah persoalan kasus itu, muncul dugaan bahwa anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan BUMDes justru digunakan untuk kepentingan pribadi sang Kades, diduga anggaran tersebut dipakai uang pelicin upaya memuluskan penerimaan anak Surianto sebagai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Namun kenyataannya, Kepala Desa yang sudah memberikan uang dengan nominal kurang lebih 250 juta malah dirinya menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh oknum A tersebut.
Hal ini, menjadikan rentetan yang panjang dalam birokrasi pemerintahan.Jika benar uang tersebut dari anggaran BUMDES tahun 2025.Lantas bagaimana saat APH maupun pejabat kecamatan Kedamean saat melakukan monev dan Audit kemarin? Apakah LPJ tidak sesuai fakta dilapangan tapi tetap saja diloloskan karena ada sesuatu?
Pasalnya,saat dikonfirmasi maslah realisasi kegiatan BUMDES tahun 2025 di desa Turirejo tersebut.Kepala Desa Surianto maupun Camat Kedamean Irwanto masih bungkam tanpa keterangan yang jelas.Jumat (04/09/2026).
Masyarakat kini mulai kecewa dengan perilaku pejabat pemerintahan yang seperti ini.Pemerintah menekan untuk selalu taat bayar pajak,tapi uang rakyat yang dikelola pejabatnya seolah dijadikan momen untuk mencari keuntungan pribadi.Apa fungsi APH maupun pihak Inspektorat sebagai instansi yang berwenang?
Jika hal ini memang benar-benar fakta.Masyarakat menduga hal tersebut juga pastinya dilakukan bnyak oknum yang sama.Publik pun kini menuntut seluruh pejabat yang berwenang untuk turun dan memeriksa seluruh kegiatan anggaran Dana Desa di kecamatan Kedamean ini secara proporsional, profesional, dan transparansi kepada publik agar ada titik terang terkait anggaran yang bersumber dari uang rakyat tersebut. (Bersambung/Red)
