Semarang, kabarpos.id – Program pemerintah untuk PTSL yang dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan legalitas tanah mereka ternyata dijadikan ajang pungli di kebanyakan pemerintah desa.
Pasalnya program yang digagas sejak era presiden Joko Widodo tersebut kini banyak dijadikan ajang mencari keuntungan oleh sebagian oknum dari kepala desa maupun panitia penyelenggara, hal ini terbukti di desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.
Temuan penyimpangan di sini didapat diantaranya yaitu dengan adanya penarikan biaya oleh panitia PTSL yang dirasa cukup memberatkan di masyarakat.Sejumlah warga pun mengeluh dengan biaya yang harus dibayarkan di tengah sulitnya ekonomi saat ini.
Sementara itu,Kepala Desa Nyatnyono yakni Parsunto saat dikonfirmasi melalui seluler enggan memberikan keterangan pasti.Sikap Parsunto tersebut juga dinilai menghambat tugas pers dalam mencari informasi karena beliau termasuk sebagai pejabat yang menerima gaji dari uang rakyat.sabtu (19/08/2026).
Biaya PTSL di Desa Nyatnyono ini,menurut informasi mencapai hingga 750.000 sampai 1.000.000 per bidangnya. Padahal kalau kita mengacu pada SKB 3 menteri untuk pungutan atau biaya administrasi pengurusan PTSL hanya diperbolehkan dengan anggaran atau biaya 150.000 ribu. adapun kalau kurang bisa meminta ke pemohon tapi dengan batas kewajaran, dan kalau ada sisa dari biaya PTSL tersebut harus di kembalikan.
Progam Pemerintah Pusat ini seharusnya bisa membantu masyarakat dalam hal kepengurusan tanah hak miliknya.Namun masih saja dimanfaatkan oleh oknum yg tidak bertanggung jawab.
Selanjutnya awak media akan berkordinasi dengan pihak-pihak terkait.Jika pungutan tersebut tidak berpayung hukum.Maka,Panitia PTSL Desa Nyatnyono harus di proses sesuai aturan dan undang-undang berlaku.
(Bersambung/Red)
