SURABAYA – Penanganan perkara narkotika yang dikabarkan melibatkan empat orang di kawasan Grand City Surabaya pada 1 Oktober 2026 menyisakan sejumlah tanda tanya. Bukan hanya mengenai alasan keempat orang tersebut akhirnya dilepaskan pada 19 Oktober 2026, tetapi juga munculnya informasi dugaan transaksi uang bernilai ratusan juta rupiah yang disebut-sebut berkaitan dengan proses pembebasan mereka.
Perkara yang diduga ditangani Unit 5 Satresnarkoba Polresta Sidoarjo itu kini menjadi sorotan. Publik membutuhkan penjelasan menyeluruh mengenai bagaimana proses penindakan dilakukan, bagaimana perkembangan penyidikannya, serta apa dasar hukum yang digunakan hingga empat orang tersebut tidak lagi berada dalam penanganan petugas.
Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, empat orang tersebut masing-masing berinisial DPBR, IC alias Ciput, P, dan BZ. Mereka disebut berasal dari Surabaya, Nganjuk, dan Madiun.
Informasi awal menyebutkan, penindakan bermula dari diamankannya BZ pada siang hari. Petugas kemudian dikabarkan melakukan pengembangan hingga mengamankan tiga orang lainnya, yakni DPBR, IC, dan P.
Namun, perkembangan berikutnya justru memunculkan pertanyaan. Keempat orang tersebut dikabarkan bebas pada 19 Oktober 2026, sekitar 18 hari setelah penindakan awal.
Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi selama proses penanganan perkara tersebut?
Apakah sejak awal keempatnya hanya dimintai keterangan sebagai saksi? Apakah ditemukan barang bukti yang mengarah pada dugaan tindak pidana narkotika? Ataukah terdapat perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan yang membuat perkara tidak dapat dilanjutkan terhadap mereka?
Dugaan Transaksi Ratusan Juta, Jangan Sampai Menjadi Isu yang Menguap
Persoalan semakin serius setelah redaksi menerima informasi mengenai dugaan penyerahan uang bernilai ratusan juta rupiah yang disebut berkaitan dengan pembebasan keempat orang tersebut.
Redaksi menegaskan, informasi tersebut masih berupa dugaan dan belum didukung bukti transaksi maupun dokumen yang dapat memastikan adanya aliran uang, pihak yang meminta, menyerahkan, ataupun menerima.
Karena itu, informasi tersebut harus diuji melalui klarifikasi dan pemeriksaan yang objektif. Jika tidak benar, institusi kepolisian perlu memberikan penjelasan agar tidak berkembang menjadi tudingan liar.
Namun, apabila ditemukan indikasi adanya transaksi yang berkaitan dengan penanganan perkara, persoalannya dapat berkembang menjadi dugaan pelanggaran etik, penyalahgunaan kewenangan, bahkan tindak pidana korupsi atau pemerasan, bergantung pada fakta dan alat bukti yang ditemukan.
Penegakan hukum tidak boleh menyisakan ruang bagi praktik transaksional. Penangkapan, pemeriksaan, penetapan status hukum, hingga pelepasan seseorang harus memiliki dasar dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sejumlah Celah Prosedur yang Perlu Dibuka
Dalam perkara ini, terdapat sejumlah aspek yang patut diperiksa untuk memastikan seluruh tindakan petugas berjalan sesuai ketentuan hukum.
Pertama, kejelasan administrasi penangkapan dan pemeriksaan.
Apakah seluruh orang yang diamankan memiliki berita acara pemeriksaan dan administrasi penanganan perkara yang jelas? Jika mereka berstatus tersangka, apakah hak-hak tersangka telah dipenuhi? Jika hanya saksi, apa dasar dan kebutuhan pemeriksaannya?
Kedua, transparansi barang bukti.
Apakah benar ditemukan narkotika dalam rangkaian penindakan tersebut? Jika ditemukan, dari siapa barang bukti diperoleh, di mana lokasi penemuannya, bagaimana proses penyitaan, serta apakah dilakukan pengujian laboratorium?
Hal ini penting untuk memastikan barang bukti tidak sekadar menjadi bagian dari narasi penindakan, tetapi benar-benar memiliki keterkaitan hukum dengan masing-masing orang yang diamankan.
Ketiga, kejelasan gelar perkara dan alasan pembebasan.
Apakah sebelum keempat orang tersebut dilepaskan telah dilakukan gelar perkara? Siapa yang memimpin dan mengikuti gelar perkara tersebut? Apa hasil serta rekomendasinya?
Apabila sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka, bagaimana dasar hukum perubahan atau penghentian status tersebut? Apakah diterbitkan SP3 apabila penyidikan memang dihentikan?
Perlu dibedakan bahwa pelepasan seseorang dari tahanan tidak otomatis berarti penyidikan dihentikan. Karena itu, dokumen dan dasar hukum yang digunakan harus dijelaskan secara terang.
Keempat, pengawasan terhadap personel yang menangani perkara.
Apakah pimpinan Satresnarkoba telah melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penanganan perkara sejak penindakan hingga pembebasan?
Apakah ada pemeriksaan internal terhadap personel Unit 5 untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan prosedur maupun penyalahgunaan kewenangan?
Kasat Resnarkoba Polresta Sidoarjo Didesak Beri Penjelasan
Kasat Resnarkoba Polresta Sidoarjo, Kompol Dwi Gastimur Wanto, perlu memberikan klarifikasi secara terbuka. Setidaknya terdapat sejumlah pertanyaan kritis yang membutuhkan jawaban:
1. Apakah benar Unit 5 Satresnarkoba Polresta Sidoarjo mengamankan DPBR, IC alias Ciput, P, dan BZ di kawasan Grand City Surabaya pada 1 Oktober 2026?
2. Siapa yang pertama kali diamankan dan bagaimana kronologi pengembangan hingga tiga orang lainnya turut dibawa petugas?
3. Apakah keempat orang tersebut dibawa berdasarkan surat perintah penangkapan, surat perintah membawa, atau mekanisme tindakan kepolisian lainnya? Apa dasar hukum masing-masing tindakan?
4. Apakah seluruh tindakan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan telah dituangkan dalam berita acara sesuai ketentuan KUHAP?
5. Apakah ditemukan barang bukti narkotika? Jika ada, berapa jumlahnya, dari lokasi mana ditemukan, siapa yang menguasai, dan bagaimana keterkaitannya dengan masing-masing orang?
6. Apakah dilakukan tes urine terhadap keempat orang tersebut? Jika dilakukan, bagaimana hasilnya dan apakah hasil tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan penanganan perkara?
7. Selama 18 hari sejak penindakan hingga kabar pembebasan, bagaimana status hukum masing-masing orang? Apakah mereka saksi, terlapor, atau tersangka?
8. Apabila ada yang sempat ditetapkan sebagai tersangka, apakah penetapan tersebut didukung minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan hukum acara pidana?
9. Apakah telah dilakukan gelar perkara sebelum keempatnya dilepaskan? Apakah tersedia berita acara dan hasil gelar perkara yang menjadi dasar keputusan tersebut?
10. Apakah pembebasan dilakukan karena tidak cukup bukti, tidak ditemukan unsur pidana, atau terdapat pertimbangan hukum lain? Mengapa penjelasan resmi mengenai perkembangan perkara belum disampaikan secara terbuka?
11. Jika penyidikan dihentikan, apakah telah diterbitkan SP3 dan apakah pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berhak telah dilakukan sesuai ketentuan?
12. Bagaimana penjelasan Kasat Resnarkoba mengenai informasi dugaan transaksi uang ratusan juta rupiah yang dikaitkan dengan pembebasan empat orang tersebut? Apakah pernah ada laporan atau pemeriksaan terkait dugaan tersebut?
13. Apakah ada komunikasi, pertemuan, atau penerimaan uang oleh personel yang menangani perkara di luar mekanisme administrasi resmi? Jika tidak, apakah institusi bersedia membuka hasil pemeriksaan untuk membantah informasi tersebut?
14. Apakah Propam atau fungsi pengawasan internal telah diminta melakukan pemeriksaan terhadap personel Unit 5 yang terlibat?
15. Jika ditemukan indikasi pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan kewenangan, apakah pimpinan siap membawa persoalan tersebut ke pemeriksaan etik dan proses hukum sesuai ketentuan?
Jangan Biarkan Transparansi Penegakan Hukum Berhenti di Meja Penyidik
Pemberantasan narkotika tidak cukup diukur dari jumlah orang yang diamankan atau barang bukti yang diperlihatkan kepada publik. Integritas penegakan hukum justru diuji ketika perkara berkembang, ketika seseorang dilepaskan, dan ketika muncul informasi yang berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat.
Apabila pembebasan empat orang tersebut memang telah melalui mekanisme hukum yang benar, penjelasan mengenai dasar dan administrasinya semestinya dapat diberikan secara proporsional.
Sebaliknya, jika ditemukan ketidaksesuaian prosedur, pimpinan tidak boleh sekadar berlindung di balik kewenangan penyidik. Pengawasan dan pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, termasuk menelusuri informasi dugaan transaksi yang berkembang.
Publik tidak sedang meminta seseorang dipaksakan menjadi tersangka. Publik hanya ingin memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten, tidak tebang pilih, dan tidak dapat dipengaruhi kepentingan di luar hukum.
Sebab, persoalan paling mendasar bukan hanya mengapa empat orang tersebut ditangkap, melainkan apakah seluruh proses sejak penindakan hingga pembebasan benar-benar berjalan sesuai hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada Kasat Resnarkoba Polresta Sidoarjo, Kompol Dwi Gastimur Wanto, terkait kronologi penindakan, status hukum keempat orang, barang bukti, dasar pembebasan, serta informasi dugaan transaksi uang ratusan juta rupiah.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Satresnarkoba Polresta Sidoarjo maupun seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
