Gresik, kabarpos.id – Menjadi seorang pejabat publik merupakan suatu amanah dan juga tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat.Untuk itu,profesionalisme,kejujuran dan keberanian menjadi modal utama yang harus dimiliki seorang pejabat.
Namun,hal itu dirasa bertolak belakang dengan sosok Susilo yang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
Faktanya,saat awak media mencoba konfirmasi terkait pemberitaan sebelumnya yaitu dugaan anggaran Fiktif penyertaan modal BUMDes di Desa Banyuwangi senilai 50 juta yang di anggarkan dari Dana Desa Tahun 2023.
Sebelumnya,Kepala Desa Banyuwangi Siti Maslahah enggan memberikan keterangan saat dikonfirmasi untuk kegiatan apa saja yang dikelola Bumdes nya tersebut.Namun,saling lempar bola antara kepala desa dan sekretaris desa yakni Shobirin.
“Monggo ke kantor mas,nanti dijelaskan pak sekdes.” Ungkap Siti Maslahah Rabu (1/05/2024).
Namun,beberapa kali di hubungi dan dikonfirmasi,Shobirin selaku sekdes tidak menjawab 1 katapun seolah menutup diri.
Dari situ,menjadi polemik dan pertanyaan besar dikalangan publik.Padahal,keterbukaan informasi publik dan transparansi dalam birokrasi sudah di atur dalam undang-undang-undang nomor 14 tahun 2008.
Mendapati dugaan adanya kejanggalan manipulasi anggaran di desa Banyuwangi tersebut,awak media mencoba menghubungi Camat Manyar selaku pemangku wilayah.Namun,hingga hari ini hasilnya nihil.
“Masih belum di balas mas,besok rencana saya ke Desa.” Ungkap Susilo saat dihubungi melalui seluler.
Selang beberapa hari,ditanya perkembangan apa yang menjadi pertanyaan publik saat ini,Susilo memilih bungkam dan tidak ada keterangan apapun.
Peristiwa ini,menjadikan M.Fahri yang saat ini menjadi Ketua LSM Jubir Rakyat sekaligus aktivis di wilayah Jawa Timur itu angkat bicara.Dirinya mengecam keras sikap Camat Manyar sekaligus Pejabat Di pemerintahan Desa Banyuwangi tersebut.
“Pejabat macam apa itu di konfirmasi gak respon,Dia itu kan di gaji negara dan mengelola APBN.Itu kan dari uang rakyat,kenapa tidak terbuka dengan rakyat.Mental pecundang gitu kok jadi pejabat.”cetus M.Fahri dengan nada geram.
Lebih lanjut,aktivis yang getol menyoroti birokrasi di pemerintahan itu akan siap menjadi garda terdepan menguak tabir ini.Dirinya akan terjun langsung ke dinas PMD Kabupaten Gresik sekaligus pihak-pihak terkait untuk menanyakan hal ini lebih lanjut.
“Kalau tidak ada masalah dan ada yang disembunyikan,kenapa harus main petak umpet sih.Kan tinggal di jelaskan,Anggaran itu untuk ini,kegiatannya untuk ini,kan bisa jelas.Saya akan buatkan pengaduan masyarakat (Dumas) kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan audit secara terbuka seluruh anggaran Dana Desa nya.Nanti kita bikin jumpa pers sekalian biar semua jelas. “Pungkas M.Fahri kepada wartawan. (Red)
(Bersambung)
About the Author
