SURABAYA – Kementerian Sosial (Kemensos) Bersama PT Pos Indonesia (Persero) Menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) Sembako Atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan ( Harapan) Pada Maret 2023.
M Wijayakatwang Deputy Executive General Manajer KCU Surabaya Kebonrojo mengatakan Pihaknya PT Pos Indonesia kembali dipercaya kementerian sosial untuk menyalurkan Bantuan sosial tersebut.
“Pada Tahun 2023 ini awal kami di berikan Amanah terhadap kemensos untuk menyalurkan Bansos tersebut di warga kota Surabaya yang selama 3 bulan terakhir belum sempat ada kucuran dana bansos dari kemensos atau lainya,” terang Wijaya Pada saat dikonfirmasi awak media di Kantornya, kamis (06/04/2023).
Untuk Bantuan di kota surabaya pihak Kantor Pos kebon Rojo Surabaya di beri tanggungjawab untuk menyalurkan sembako dan PKH di kota surabaya alokasi sebanyak 99.115 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang mendapatkan Bantuan dari Kementerian sosial RI .
“Untuk Saat ini Kantor Pos Indonesia kebon rojo sampai saat ini untuk penyerahan Bantuan Sosial dari Kemensos tersalurkan sekitar 20% dan targetnya harus selesai sebelum lebaran, untuk Bantuan sembako dan PKH yang gelontorkan oleh Kemensos bervariasi tergantung Jumlah keluarga yang berada dalam satu KK tersebut,” terang Wijaya
Lanjut Wijaya, Untuk penerima bahan pangan alokasinya 160.286 KPM (Keluarga penerima manfaat) yaitu @10 Kg beras dan untuk saat ini baru launching dan di ambil untuk penerima sekitar 25 penerima dan untuk targetnya selesai sebelum Lebaran.
Menurut Wijaya, penyaluran Bansos di wilayah Kota Surabaya tersebut harus berkoordinasi dengan dengan pemerintah Kota Surabaya dan keamanan setempat. Sebab penyaluran bansos tersebut tanpa kordinasi yang yang cukup bisa memiliki tingkat Resiko yang tinggi.
“Pada Saat penyaluran bansos, data tersebut harus di cocokkan dengan KTP maupun Kartu keluarga (Kk) penerima. Pada saat daftar penerima yang tertera adalah nama penerima. Pada saat pencairan bisa di wakilkan oleh Anggota yang tinggal satu kk dengan penerima yang pengambil tersebut berumur 17 tahun keatas,” Katanya.
Pos Indonesia melakukan tiga metode penyaluran, yakni penyaluran di komunitas, pengantaran langsung ke rumah KPM bagi lanjut usia (lansia), disabilitas, dan sedang sakit, dan pencairan di Kantor Pos.
“Biasanya pola penyaluran di komunitas bisa berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran karena orangnya langsung datang ke lokasi bayar. Namun, bagi KPM yang tidak bisa datang ke lokasi bayar atau saat didatangi ke rumah sedang tidak ada di tempat, bisa segera datang ke Kantor Pos terdekat. Mereka bisa dilayani selama jam kerja,” katanya.
Wijaya berharap Masyarakat yang menerima Bantuan sosial bisa datang di waktu yang di tentukan dari jadwal dan mematuhi Protokol kesehatan serta membawa dokumen yang dibutuhkan seperti undangan dari kemensos atau pihak terkait dan KTP atau kartu keluarga penerima bantuan.
Bagi yang berhalangan, lanjut Wijaya bisa diwakilkan oleh istri, suami, dan anak dengan membawa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli. Ketika menerima dana, pastikan dihitung dan angkanya sama dengan yang tertera di surat pemberitahuan. Kemudian, gunakan dana sesuai peruntukan yang ditetapkan pemerintah.
Untuk para petugas juru bayar di lapangan, baik pegawai Pos Indonesia maupun mitra, Wijaya berpesan agar menjalankan tugas dengan baik. Tidak boleh dilakukan pemotongan jumlah dana yang diterima.
“Amanah ini harus disampaikan dengan tepat orang, waktu, dan jumlah. Sebab, dana ini sangat dibutuhkan oleh penerima sehingga berikan layanan yang terbaik dengan cepat, hindari kesalahan yang tidak perlu, dan tidak boleh ada pemotongan dana dengan alasan apa pun untuk siapa pun. Dana harus diterima utuh oleh penerima,” tutupnya. (Anil)
