Gresik , kabarpos.id – Munculnya pernyataan fenomenal yang di lontarkan Abu Hasan selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Gresik menjadi perbincangan hangat di kalangan dunia media maupun dikalangan masyarakat umum di wilayah Gresik saat ini.
Peristiwa itu bermula saat awak media mencoba menghubungi Dinas PMD Gresik untuk menanyakan terkait BLT-DD yang di duga tidak sesuai dengan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM).
Namun,apa yang di lontarkan Abu Hasan menjadi kontroversi di kalangan publik karena statement nya sebagai kepala dinas yang seolah tidak memberikan solusi apapun dengan aduan awak media tersebut.
“Saya tidak berkomentar apa-apa tentang hal itu,karena itu merupakan hak dari desa.” Ungkapnya selasa (03/09/24).
Saat dikonfirmasi jikalau ada manipulasi anggaran BLT – DD desa menunggal tersebut. Dirinya hanya singkat menjawab seolah tidak peduli keluh kesa masyarakat bawah.
“Itu kan kalau.” Lanjut Abu Hasan selaku Kepala Dinas.
Pernyataan fenomenal yang di lontarkan Abu Hasan ini mengundang polemik dikalangan aktivis Jatim yakni M.Syaifullah.
Dirinya menyangkan pernyataan Abu Hasan tersebut lantaran dirnya sebagai dinas yang bersentuhan langsung dengan Desa terkait anggaran Dana Desa.
“Sebagai pejabat publik yang digaji oleh rakyat harusnya bisa melayani kepentingan rakyat.Masak Kepala Dinas statement nya seperti itu.” Cetus aktivis yang dikenal gencar menyoroti birokrasi tersebut.
Tak hanya itu,Syaifullah juga menegaskan bahwa jika memang dugaan awak media ini tidak benar,kenapa kepala desa tidak mau memberitahukan data penerima BLT-DD tersebut.Toh sebagai masyarakat kita berhak bertanya apapun realisasi semua kegiatan yang bersumber dari APBN. Imbuhnya.
Dari pernyataan Kepala Dinas PMD tersebut ,dinilai kurang profesional dan tegas dalam melayani kepentingan Masyarakat.Sebagai pejabat yang bijaksana tentunya harus bisa menampung keluhan-keluhan masyarakat bawah.
“Kita sebagai warga Gresik kecewa berat dengan sikap Kepala Dinas PMD Kabupaten Gresik.Kita berharap ada tindakan tegas kepada Kepala Desa Menunggal terkait aduan kami.Nanti kita juga akan buat Dumas nya juga untuk tembusan ke Kejari maupun Unit Tipidkor Polres Gresik untuk mengusut tuntas seluruh realisasi anggaran DD di Desa Menunggal tersebut.” Tegas mantan aktivis 98 tersebut kepada awak media.(Red)
