Kabarpos.id Gresik, – Diduga tak mau melayani konfirmasi, Idham Kholik, Kepala Desa Kumalasa, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur memblokir nomor Telpon dan WhatsApp Kepala Perwakilan Jawa Timur Media Online kabarpos.id.
Pemblokiran dilakukan setelah awak media melakukan konfirmasi melalui WhatsApp terkait atas dugaan kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran proyek Hibah dari Pemprov Jatim yang dikeluhkan sejumlah warga. Mereka mengaku tidak pernah mengetahui pelaksanaannya dan Pekerjaannya tanpa adanya Papan RAB.
Terkait adanya pemblokiran tersebut, aktivis anti korupsi Hanif Achmad Efendy menilai apa yang dilakukan oleh Kepala Desa Kumalasa yang juga Ketua AKD Kecamatan Sangkapura itu tidak patut dilakukan.
Pasalnya, menurut Hanif Achmad Efendy, sebagai pejabat publik, di tingkat desa, kepala desa harus komunikatif dan dapat melayani siapapun termasuk wartawan yang dilindungi oleh UU No 40 tahun 1999 tentang Pers dalam menjalankan tugas kejurnalistikannya.
“Fungsi pers sebagai kontrol sosial dan juga dapat memfasilitasi pertanggung jawaban publik, Kalau pun hal yang dikonfirmasi itu tidak bermasalah, ya tinggal jawab saja, kalaupun bermasalah dapat diklarifikasi kepada publik, melalui wartawan,” Katanya.
“Seharusnya kepala desa menyadari bahwa jabatannya dipilih langsung oleh masyarakat, dan tentunya saat menjabat tentu ruang privasi berkurang,” Imbuhnya.
Lanjut Hanif Achmad Efendy, Kepala desa harus menjadi pelayan masyarakat dan memenuhi asas pelayanan publik yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang salah satunya bersikap transparan dan akuntabel.
“Kalau insan pers saat sulit menghubungi, patut dipertanyakan bagaimana kepala desa itu berkomunikasi dengan masyarakatnya, bagaimana jika ada komplain atau pengaduan terhadap pelayanannya ditindaklanjuti? Seharusnya kepala desa tersebut dievaluasi oleh atasannya, agar bisa lebih komunikatif lagi, ” Pungkasnya. (Red)
