Ngawi, kabarpos.id – Bungkamnya sikap Kepala Desa Wakah Kecamatan Ngrambe Muzdakir saat dikonfirmasi terkait realisasi anggaran dana desanya, membuat sejumlah aktivis dari Jawa Timur dan beberapa LSM Geram.Mantan aktivis 98 yang saat ini menjadi ketua LSM Front Pembela Suara Rakyat (FPSR) Hadi Sulistyo,SH berencana akan membuat laporan ke Polda Jatim terkait dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Desa Wakah ini.
Peristiwa ini bermula saat awak media mencoba menghubungi Muzdakir selaku Kuasa Pengguna Anggaran Desa Wakah ini untuk konfirmasi terkait salah satu proyek BKK yang ada di desa nya.Selain itu, muncul aroma jual-beli jabatan dalam proses penjaringan perangkat desa (P3D) beberapa waktu lalu.
Namun,alih-alih mendapatkan informasi dari sang Kades, beberapa awak media yang mencoba konfirmasi tetap belum membuahkan hasil.Hal ini, tentunya menambah dugaan kuat ada yang disembunyikan oleh Muzdakir kepada publik.
Padahal, sesuai undang-undang nomor 14 tahun 2008, pejabat pemangku kebijakan yang digaji dari uang rakyat wajib terbuka dan transparansi untuk melayani publik.Namun,sikap Muzdakir ini malah menjadi kontroversi di kalangan publik saat ini.
Menurut Hadi Sulisty,SH, pentolan LSM dari Surabaya mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat ini dirinya bersama beberapa aktivis pemerhati birokrasi akan melaporkan dugaan korupsi Kepala Desa Wakah ini ke unit Tipidkor Polda Jatim.
“Kita tunggu saja mas,berkas laporan dan beberapa bukti salinan laporan realisasi anggaran Desa Wakah sudah kita kantongi.Secepatnya akan kita tindak lanjuti untuk membuat laporan ke Polda.” Ungkap Beliau dalam orasinya Rabu (25/02/2026).
Lebih lanjut, Hadi juga menuturkan pihaknya merasa geram dengan sikap kepala desa.Sebagai seorang pemimpin yang profesional, harusnya bisa selalu welcome dalam hal pelayanan.imbuhnya.
Hingga saat ini, Kepala Desa Wakah masih belum ada klarifikasi resmi terkait hal ini.Publik berharap Aparat Penegak Hukum (APH) terkait bisa profesional dan transparansi saat melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan nantinya.
” Kita akan kawal terus proses ini hingga ada titik terang,selain proyek BK.Banyak kegiatan yang bersumber dari Dana Desa yang nantinya juga menjadi bahan aduan kami.” Pungkasnya.
(Bersambung/Red)
