Gresik kabarpos.id – Pelaksanaan kegiatan bertempat di Desa Klotok.pada hari kamis,09/06/2023.di moderator i oleh kepala desa klotok ( Suheri .ST.)
sebagai pembukaan Suheri.ST.mengajak peserta kegiatan Pendampingan Hukum oleh Kejari Gresik untuk serius dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin, satu bagian pemaparan pun tidak di lewatkan
Suheri juga merespon positif kegiatan ini sekaligus mengapresiasi Kejari Gresik atas kesediaan sebagai narasumber dalam acara ini, begitu juga disampaikan oleh Kades Ngasin Samsul Anwar.
Acara yang diikuti 5 Kepala 5 Kepala Desa yakni Diberi (Desa Klotok), Samsul Anwar (Desa Ngasin), Ainun Rofiq (Desa Pinggir), Awi (Desa Ganhgang) dan Warsito (Desa Dohoagung) beserta seluruh perangkat desanya juga dihadiri Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Balongpanggang Siswadi, SP. dengan nara sumber dari kejaksaan negeri negeri (Kejari) Gresik Nugroho Tanjung dan Maria Grasela.
Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Balongpanggang Siswadi yang menghadiri acara tersebut dalam sambutanya Ia menyampaikan apresiasi kepada Kejari Gresik yang getol dalam melakukan pendampingan kepada desa khususnya di wilayah kecamatan Balongpanggang
Selain itu Siswadi juga memberi gambaran bahwa pada dasarnya pemdes sudah menjalankan tugas sesuai aturan termasuk dalam pengelolaan anggaran.untuk itu pelayanan Desa akan terus kita jalankan sebagaimana pengabdian itu untuk Desa dan masyarakat.
Sementara Camat Balongpanggang M. Amri pada kesempatan yang sama juga memberi arahan dan pencerahan terkait pengelolaan anggaran desa agar sesuai dengan sasaran dan akuntabel sesuai aturan yang menjadi pedoman pengelolaan.
Amri juga menyampaikan agar
– Perencanaan yang matang dan terintegrasi dengan program daerah dan pusat
– Pelaksanaan program agar sesuai dengan perencanaan yang benar
– Pelaporan (Hendaknya ada single ini sadi antara administrasi dan pelaksanaannya)
Disamping itu perlu adanya refresh dalam membekali diri (Peningkatan kapasitas diri) guna meminimalisir permasalahan hukum, harap Amri sembari berpesan agar pemdes merampungkan administrasi terkait data Index desa membangun (IDM).
Perlu di pahami bersama bahwa Pemerintah menggelontorkan anggaran ke desa selama ini adalah bertujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditingkat bawah (desa), ujar Amri.
Selaku narasumber Nugroho Tanjung menyampaikan penekanan bahwa Pendampingan terhadap desa bukan berarti beking, sehingga para aparatur perangkat desa harus bekerja sesuai dengan standar aturan yang berlaku.
Selain itu Tanjung Nugroho juga menjelaskan bahwa dalam pengelolaan anggaran dana desa perlu adanya pemahaman prosedur dan rambu rambu pelaksanaan (aturan yang berlaku), jadi jangan beranggapan merasa sudah ada pendampingan maka merasa ada baking dan berbuat seenaknya, lebih lebih melanggar prosedur hukum.
melalui Tanjung Nugroho,KAJARI berpesan ” jangan sampai ada pelaporan yang menjadi like and dislike, artinya kita nilai sejauh mana kesalahan tersebut, apakah kelalaian atau ada unsur kesengajaan. Kealpaan (kelalaian) itu diantaranya, kelemahan dalam administrasi keuangan, perencanaan, penyusunan laporan, penyusunan spesifikasi pekerjaan dan kesalahan estimasi biaya,” urainya.
penjelasan perbuatan yang dianggap ada unsur kesengajaan dan bisa terjerat tindak pidana korupsi diantaranya, duplikasi anggaran (double anggaran), pungutan atau pemotongan dana desa yang dilakukan oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten, mark up, perjalanan dinas fiktif serta membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dibebankan dari dana desa.
“Untuk itu, kami mengajak para kades dan perangkat desa untuk tidak melakukan perbuatan itu agar terhindar dari tindak pidana korupsi,” tandasnya.
Selain itu, setiap desa harus melibatkan berbagai pihak dalam menjalankan roda pemerintahannya, seperti BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga tokoh pemuda setempat, sehingga penyusunan perencanaan pembangunan desa itu betul-betul efektif.
Disebutkan, menurut PP No. 60 tahun 2014 jo No. 08 tahun 2016 bahwa Dana Desa bersumber dari APBN yang diberikan kepada Desa melalui transfer APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, membangun infrastruktur, berbagai kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dari hal tersebut maka perlu disadari bersama bahwa dalam bekerja pasti ada yang menilai artinya bekerja secara bener juga dinilai dan bekerja secara jelek juga dinilai, untuk itu diharapkan pemdes harus memahami benar aturan mainnya baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan bahkan pelaporannya, harap Tunjung Nugroho sembari menekankan bahwa pendampingan bila ada kendala guna mendapatkan rumusan solusi sesuai aturan yang berlaku.
Senada juga disampaikan oleh nara sumber kedua Maria Grasela yang lebih menekankan pada tujuan kegiatan ini yakni sebagai upaya langka pencegahan (preventif) agar dalam pelaksanaan penggunaan anggaran (Dana Desa) tidak terjadi kesalahan, atau tidak terjadi permasalahan hukum, tandasnya.
Selanjutnya Ia juga memberi paparan bahwa Pemerintah Pusat dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi genjot pembangunan di semua sektor termasuk membangun dari pinggir atau dari desa dan ini dibuktikan dengan ploting anggaran yang berupa dana desa (DD) dan ini harus direalisasikan secara benar.
Lebih lanjut Maria Grasela menyampaikan dalam konteks pengelolaan anggaran terutama dana desa jika terjadi permasalahan hukum (pidana korupsi) itu bisa disebabkan dua unsur yakni unsur kesengajaan dan unsur ketidak kesengajaan (kelalaian).
Untuk itu dalam pengelolaan anggaran dana desa hendaknya memperhatikan :
– Perencanaan, dimana perencanaan harus logis dan masuk akal
– Administrasi, sebab administrasi bisa menjadi ujung tombak untuk melakukan evaluasi kerja dan pelaksanaan program, dan penekanannya bahwa dalam hal administrasi harus bisa dipertanggung jawabkan, baik itu secara data maupun bukti lapangan akurat akuntabel.
Bekerjalah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing dan bekerja berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, pesan Maria Grasela saat menutup paparan materinya.
Acara diakhiri dengan diskusi terkait dengan tema acara serta hal hal lain yang berhubungan dengan desa.pungkasnya. (red)
