Gresik, kabarpos.id – Program pemerintah Indonesia untuk mengetahui data dan mempermudah proses kepemilikan surat sah tanah (sertifikat) banyak mengalami kendala dalam pelaksanaannya, pasalnya program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo tersebut mungkin karena banyaknya oknum yang bermain di program PTSL maka menimbulkan pemikiran negatif di masyarakat
Kabar burung yang beredar di Panitia PTSL Desa Sidojangkung yang memungut biaya melebihi ketentuan SKB 3 menteri disangkal oleh panitia yang di sampaikan sekretaris desa sidojangkung
Sekretaris desa Sidojangkung saat ditemui Awak media menyampaikan, bahwasanya pihak panitia tidak pernah melakukan penarikan biaya PTSL melebihi dari yang ditentukan oleh SKB 3 menteri , Adapun kelebihan untuk biaya administrasi PTSL itu sesuai dengan PERBUP Gresik,
” kita tidak pernah melenceng dari aturan SKB 3 menteri untuk masalah biaya Mas, kalaupun ada lebih itupun kita masih mengacu di perbup Gresik ” ungkap sekdes mewakili dari panitia pelaksanaan program PTSL Desa Sidojangkung pada Kamis, (23/5/24).
Sekdes yang dikenal dengan bijak dan santun tersebut juga menambahkan, dan berpesan agar semua elemen masyarakat, LSM ataupun wartawan silahkan untuk ikut mengawasi program PTSL, sebab dalam kegiatan yang bersifat pemerintahan semua warga berhak tau dan mengawasi
” saya berterima kasih sekali kepada semua warga teman-teman LSM ataupun wartawan karena sudah ikut mengawasi proses ptsl di desa Sidojangkung ini sebab segala sesuatu bentuk kegiatan yang bersifat pemerintahan memang harus transparan dan diketahui oleh publik ” imbuh sekdes dengan tersenyum kecil di bibirnya
Sementara Supriyanto aktivis yang getol menyoroti pemerintahan saat ditemui awak media menyampaikan bahwa, program ptsl yang ada di desa Sidojangkung tersebut sudah sesuai dengan aturan yang mengacu ke SKB 3 menteri, Adapun gosip atau isu yang beredar tarikan yang melebihi dari aturan mungkin itu hanya isu yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan yang tidak bisa membuktikan kebenarannya
” Saya sempat terjun langsung ke lokasi Desa Sidojangkung untuk memastikan Berapa biaya yang dipungut oleh panitia dan ternyata isu yang beredar di kalangan masyarakat itu disebarkan oleh oknum.
yang tidak bertanggung jawab dan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ” Tegas suprianto dengan tegas. (Red)
