Gresik, Kabarpos.id – Pembangunan taman wisata desa di Desa Mulung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik menjadi sorotan.
Pasalnya, taman wisata desa yang dibangun menggunakan dana APBD tahun 2024 tersebut molor alias tak kunjung selesai. Seharusnya, sebelum masuk tahun 2025, pembangunan taman wisata yang berada di tanah TKD (tanah kas desa) di dusun Paras desa Mulung sudah selesai dikerjakan dan bisa dinikmati oleh masyarakat desa Mulung.
Selain molornya pembangunan taman wisata desa yang menjadi sorotan, yang lebih mencolok lagi adanya dugaan pemotongan anggaran yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Gresik.
Dari pantauan wartawan dilapangan, pembangunan taman wisata masih berlangsung, ada beberapa pekerja yang sedang mengerjakan pembangunan taman wisata.
“Kami disuruh mengerjakan pembangunan toilet”, kata salah satu pekerja sambil menunjuk dimana lokasi toilet dibangun, Kamis, (20-2-2025).
Menurut Sekretaris desa (Sekdes) Mulung, mengatakan, anggaran yang dipakai untuk pembangunan taman wisata menggunakan Jasmas dari salah satu anggota DPRD Gresik, dapil Driyorejo – Wringinanom.
“Dana yang dipakai dari BK (bantuan keuangan), untuk Taman wisata Desa. “kata Sekdes.
Masih menurut Sekdes Mulung, dana yang diterima Desa Mulung memang 300jt an, tetapi ada potongan dari anggota DPRD Gresik yang memberikan Jasmas yang wajib di bayar. Lanjut Sekdes, anggota DPRD Gresik yang diduga melakukan pemotongan dana Jasmas adalah K, yang berasal dari partai Gerindra.
“Memang anggarannya 300 juta an, tetapi yang diterima desa tidak sampai segitu, ada potongan yang harus dibayar ke pak K”, jelas Sekdes.
Ditanya prosentase yang harus dibayar ke anggota DPRD Gresik, Sekdes menjelaskan dengan detail bahwa potongan yang harus dibayar ke anggota DPRD Gresik sebesar 20 persen.
“Kalau dananya 300 juta, berarti potongan yang diberikan ke anggota dewan sebesar 60 juta an’, jelas Sekdes.
Terpisah, Subagiyo, Kepala desa Mulung saat dikonfirmasi wartawan terkait molornya pembangunan taman wisata desa belum bisa memberikan keterangan.
Hal ini, menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Ulah oknum yang tidak bertanggung jawab ini harus ditindak oleh Aparat Penegak Hukum (APH) Kabupaten Gresik.
“Kita akan mengusut tuntas kasus ini hingga terang benerang. Jangan sampai uang rakyat itu hanya dijadikan bancakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut untuk mencari keuntungan pribadi. ”
(Bersambung/Red)
